Dalami Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Kunjungi DJPPR Kementerian Keuangan
Jakarta, 24 Juli 2025 - Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyelenggarakan company visit ke Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta Pusat. Kegiatan ini diikuti oleh puluhan mahasiswa dengan didampingi oleh dosen pembimbing dari Program Studi Perbankan Syariah.
Acara dibuka oleh Dr. Yuke Rahmawati, MA selaku Kepala Program Studi Perbankan Syariah FEB UIN Jakarta, yang menyampaikan apresiasi atas kesempatan belajar langsung dari DJPPR serta pentingnya sinergi antara akademisi dan praktisi dalam mendukung peningkatan literasi keuangan syariah di kalangan mahasiswa. “Alhamdulillah kami senang sekali dapat berkunjung ke DJPPR Kemenkeu, kami berharap kunjungan ini menjadi bagian dari sinergi-nya akademisi dan praktisi serta mendorong literasi mahasiswa kami dalam pengelolaan pembiayaan berbasis Syariah”, ujar Yuke.
Senada dengan Yuke, Plt. Kepala Bagian Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat DJPPR, Wawan Sugiyarto yang menyambut baik kunjungan ini sebagai bagian dari upaya DJPPR dalam mendorong keterbukaan informasi dan memperluas edukasi publik, khususnya di kalangan generasi muda. Ia juga berharap kunjungan ini dapat menumbuhkan ketertarikan mahasiswa pada isu pembiayaan negara. “Senang sekali dapat menerima kunjungan adik-adik mahasiswa, kami berharap dengan kunjungan ini para mahasiswa tertarik terhadap isu-isu pembiayaan negara seperti sukuk atau pembiayaan negara lainnya”, ujar Wawan.
Selanjutnya pemaparan Narasumber dari DJPPR, Muhammad Jamaludin selaku Ketua Analisis Keungan Negara Ahli Muda Bidang Tugas Pembiayaan dan Risiko Keuangan Negara, Direktiran Pembiayaan Syaria DJPPR, menjelaskan peran strategis SBSN dalam pembangunan nasional. Dalam presentasinya, beliau memaparkan bahwa hingga Mei 2025, SBSN telah membiayai lebih dari 7.000 proyek infrastruktur di berbagai sektor seperti pendidikan, transportasi, dan lingkungan hidup, dengan total outstanding sebesar Rp1.700 triliun. Beliau juga menyoroti peran SBSN sebagai instrumen fiskal yang sejalan dengan prinsip syariah dan mendukung pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara dunia akademik dan institusi pemerintah dalam menciptakan sumber daya manusia yang cakap dan sadar fiskal.
Agenda ditutup dengan office tour ke DJPPR Kementerian Keuangan. (AC)