Oleh:

Rahmat Hidayat, PhD

Dosen FEB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Tahun 2026 menjadi tonggak sejarah bagi umat Islam Indonesia. Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersiap menggelar Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII pada 24-26 Juli 2026 di Jakarta, dengan tema "Umat Bersatu, Bangsa Berdaulat, Negara Kuat". Kongres ini bukan sekadar forum seremonial lima tahunan, melainkan sebuah panggung sejarah di mana masa depan umat dan bangsa dipertaruhkan.

Di tengah dunia yang bergerak cepat dengan segala disrupsi dan ketidakpastiannya, KUII VIII hadir sebagai oase sekaligus laboratorium pemikiran, menjadi ruang bagi para ulama, cendekiawan, pemimpin ormas, dan tokoh masyarakat untuk duduk bersama merumuskan peta jalan perjuangan umat Islam Indonesia dalam menghadapi tantangan nasional dan global. Momentum ini menjadi sangat krusial karena situasi yang dihadapi umat kini jauh lebih kompleks dibandingkan lima tahun sebelumnya. Perang di berbagai belahan dunia, krisis ekonomi yang berkepanjangan, ancaman disintegrasi sosial, hingga revolusi digital telah mengubah lanskap peradaban secara fundamental.

Tantangan dan Tawaran Solusi

KUII VIII dilaksanakan untuk merespon dan sekaligus berikhtiar menjadi solusi terhadap berbagai proplematika dan tantangan umat Islam, diantaranya:

Pertama, Kemiskinan dan Ketimpangan. Salah satu problem paling mendasar yang terus menghantui umat Islam Indonesia adalah masih tingginya angka kemiskinan.  Berdasarkan data BPS Februari 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia 8,25% (23,36 juta orang). Sementara menurut Bank Dunia, dengan menempatkan Indonesia ke dalam kelompok negara-negara berpendapatan menengah atas (Upper middle income coutries), maka sebanyak 68,3 persen tergolong miskin berdasarkan garis kemiskinan yang umum digunakan di negara-negara UMIC. Demikian pula distribusi kesejahteraan masih timpang, kelompok 10 % menikmati hampir separuh total pendapatan nasional. Potret ketimpangan tersebut digambarkan seperti “piramida berbalik”, dimana sebagian kecil orang terkaya menikmat bagian terbesar kekayaan, sedangkan bagian terbesar penduduk Indonesia hanya menikmati bagian terkecil kekayaan nasional.

Oleh karena itu, KUII VIII perlu merumuskan solusi dan rekomedasi yaitu: (a)  merumuskan kebijakan dan langkah-langkah afirmatif untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan; (b) penguatan kapasitas ekonomi umat sebagai fondasi penting bagi kemandirian dan kesejahteraan kolektif, peningkatan keterampilan wirausaha, pendampingan berkelanjutan bagi pelaku UMKM untuk  meningkatkan daya saing produk, serta pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas jangkauan pasar; dan (c)  perluasan akses permodalan dan literasi keuangan yang inklusif. Pada akhirnya, ekonomi yang kokoh, berkeadilan dan merata akan memperkuat ketahanan sosial dan martabat bangsa.

Kedua, Tingginya Tingkat Korupsi. Hampir setiap hari kita disuguhi berita korupsi, sertapenyalahgunaan wewenang dan jabatan.i Saking seringnya seolah-olah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Padahal korupsi dan sejenisnya merupakan kejahatan luar iasa (extra ordinary crime) karena telah nyata-nyata merugikan bangsa dan negara, dan yanglebih miris jumlah korupsinya sangat pantastis. 

Ketiga, Pusaran Geopolitik. Di tingkat global, umat Islam menghadapi problematika besar yang tak kalah mengancam. Konflik di Palestina, Timur Tengah, serta kawasan lainnya memicu ketidakpastian ekonomi global. Indonesia sebagai negara dengan jumah penduduk muslim terbesar di dunia harus mejadi pemain utama dalam memberikan solusi dalam penyelesaian konflik tersebut. Demikian pula dengan Islamofobia yang terus meningkat di berbagai belahan dunia juga menjadi tantangan tersendiri yang membutuhkan respons diplomatik yang cepat dan teruku

Keempat, Disrupsi Digital dan Kesenjangan Literasi Keagamaan. Perkembangan teknologi informasi yang eksponensial menghadirkan problematika baru yang belum terjawab secara tuntas. Ekonomi digital, aset kripto, kecerdasan buatan (AI), dan berbagai inovasi teknologi finansial menjadi wilayah abu-abu yang membutuhkan panduan keagamaan yang komprehensif. Fakta bahwa Indonesia memiliki 21,37 juta pengguna kripto menunjukkan besarnya kebutuhan umat akan kepastian hukum syariah dalam bertransaksi di era digital. Di sisi lain, rendahnya kesadaran berzakat profesi yang hanya mencapai 1 persen  menunjukkan adanya jurang antara potensi ekonomi umat dan realisasi kewajiban sosial-keagamaan. Persoalan literasi digital dan keagamaan menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan solusi struktural dan kultural.

Kelimat, Pendidikan dan Perlindungan Santri. Dunia pendidikan Islam, terutama pesantren sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia, juga menghadapi tantangan serius. Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) masih menghadapi kendala dalam pengakuan beban kerja dan rasio dosen yang tidak seimbang. Di samping itu banyak sekali lembaga pendidikan Islam yang belum/tidak mendapatkan dukungan pendanaan dari pemeritah, mereka berjibaku mencari sendiri pembiaannya. Padalah peran mereka sangat penting mendukug dan membantu pemeritah dalam mencerdaskah kehidupan bangsa.  Demikian pula, maraknya kasus kekerasan di lingkungan pesantren menjadi luka bagi institusi yang seharusnya menjadi benteng moral bangsa. Isu pesantren yang tidak ramah anak, serta rendahnya kesejahteraan guru dan pengasuh pesantren, menjadi masalah yang mendesak untuk dicarikan jalan keluar. Kongres ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang kuat untuk melindungi dan memajukan dunia pendidikan Islam.

Penutup

Kongres Umat Islam Indonesia VIII bukanlah tujuan akhir, melainkan titik awal dari perjuangan panjang. Hasil-hasil kongres harus diimplementasikan secara nyata di tingkat akar rumput. Rekomendasi yang dihasilkan tidak boleh hanya menjadi tumpukan dokumen di atas meja, tetapi harus menjadi gerakan kolektif yang melibatkan seluruh elemen umat.

Sinergi antara pemerintah, MUI, ormas Islam, dan seluruh komponen bangsa menjadi kunci utama. Kemitraan yang setara dan saling menghormati antara MUI sebagai mitra pemerintah (shadiqul hukumah) dan pemerintah sebagai pengayom umat (himayatul ummah) akan memastikan bahwa rekomendasi kongres tidak hanya dihargai, tetapi juga diimplementasikan dalam kebijakan publik.

KUII VIII hadir di tengah pusaran zaman yang penuh tantangan, namun juga penuh harapan. Dengan semangat "Umat Bersatu, Bangsa Berdaulat, Negara Kuat", diharapkan kongres ini akan mampu merumuskan rekomedasi kebijakan yang konprehensif, serta mengukuhkan Indonesia sebagai mercusuar peradaban Islam yang moderat, toleran, dan berkemajuan. Semua mata kini tertuju pada Jakarta, 24-26 Juli 2026. Semoga Allah memberikan petunjuk dan kekuatan kepada para peserta kongres untuk melahirkan keputusan-keputusan terbaik bagi kemaslahatan umat, bangsa, dan seluruh alam semesta.

Telah terbit di Harian Republika, 23 Juli 2026