Oleh: Ahmad Dumyathi Bashori

Dosen Senior Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UIN Syarif Hidayatullah-Jakarta

Penggiat Kajian Ekonomi Syariah dan Pemberdayaan Masyarakat (KESPM)-Depok

Setiap kali sumbu harga Bahan Bakar Minyak (BBM) disulut, bom waktu bernama inflasi pangan hampir pasti meledak di tingkat akar rumput. Di tengah gonjang-ganjing nilai tukar dolar AS yang perkasa dan lonjakan harga energi global, struktur ekonomi domestik kita kembali diuji pada titik paling rentan : ketahanan isi piring nasi rakyat.

Pengemudi Ojol teriak karena pendapatan berkurang. Emak-emak menjerit karena kenaikan semua kebutuhan pokok untuk bertahan hidup. Dan mahasiswa pun secara serentak berdemonstrasi di beberapa kota menolak kenaikan BBM dan menyoroti pengelolaan anggaran negara (Republika, 22/6/2026).

Namun, jika kita membedah anatomi krisis ini secara kritis, lompatan harga pangan di meja makan konsumen sering kali tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan yang diterima petani di sawah. Ada distorsi struktural menahun yang gagal diselesaikan oleh instrumen moneter konvensional, yakni cengkeraman oligopoli rantai pasok informal yang lazim kita sebut sebagai tengkulak atau pemburu rente.

Kenaikan harga BBM selalu menjadi pembenaran sempurna bagi para pemburu rente untuk melipatgandakan margin keuntungan sepihak. Biaya logistik dan transportasi memang naik, tetapi tekanan yang dibebankan kepada konsumen akhir dan pemotongan harga beli di tingkat petani sering kali jauh melebihi kalkulasi riil keekonomian operasional truk kontainer. Di sinilah instrumen klasik ekonomi syariah—khususnya transformasi Wakaf Produktif—harus bergeser dari sekadar wacana teologis menjadi strategi kebijakan publik yang ofensif. Wakaf produktif memiliki karakteristik unik yang tidak dimiliki oleh skema modal korporasi maupun perbankan manapun: sifatnya abadi dan memiliki biaya modal nol persen (0% cost of capital).

Anatomi Krisis

Untuk melihat urgensi ini, kita harus menengok data riil di lapangan. Biaya logistik di Indonesia secara historis merupakan salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara, berkisar antara 14% hingga 20% dari PDB. Ketika harga BBM bersubsidi maupun non-subsidi merangkak naik, transmisi dampaknya ke inflasi pangan (volatile foods) terjadi dalam hitungan hari. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) secara konsisten menunjukkan bahwa kelompok pengeluaran transportasi dan komoditas pangan pokok merupakan penyumbang utama garis kemiskinan baru di Indonesia setiap kali terjadi guncangan harga energi.

Namun, mengapa rantai pasok begitu rapuh? Distribusi pangan kita jalur hilirnya dikuasai oleh skema tengkulak berlapis—mulai dari penebas di sawah, pengepul lokal, tengkulak pasar induk, hingga pedagang eceran. Komoditas seperti beras atau cabai harus melalui 5 hingga 7 tahapan distribusi sebelum sampai ke tangan ibu rumah tangga.

Di sinilah letak eksploitasinya : petani ditekan dengan harga beli serendah mungkin karena mereka tidak memiliki modal untuk menahan hasil panen atau menyewa transportasi sendiri, sementara konsumen dipaksa membeli dengan harga setinggi langit akibat pembengkakan biaya logistik yang diakumulasikan di sepanjang rantai tengkulak tersebut.

Mengapa Wakaf Produktif Kebal Inflasi?

Sistem keuangan konvensional mencoba menyelesaikan masalah ini dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau pembiayaan bank komersial. Namun, modal tersebut membawa beban bunga atau ekspektasi return yang tinggi bagi investor. Ketika suku bunga acuan bank sentral dinaikkan untuk meredam inflasi, biaya modal untuk logistik justru ikut membengkak.

Wakaf Produktif memotong lingkaran setan ini dari akarnya melalui skema substitusi infrastruktur riil dari model konvensional (petaniàtengkulakàbiaya truk+bunga bankàpasar indukàkonsumen (harga mahal) ke model wakaf produktif (petaniàsawah wakafàtruk logistic wakafàstorage wakafàkonsumen (harga murah dan adil).

Karena aset wakaf (tanah sawah, armada truk, hingga gudang pendingin) dibeli menggunakan dana sosial abadi umat yaitu wakaf, pengelola (nazhir) tidak memiliki beban untuk mengembalikan pokok modal maupun membayar bunga/dividen kepada investor eksternal. Biaya yang timbul murni hanyalah biaya penyusutan (depreciation) dan operasional langsung (gaji supir dan bahan bakar).

Dengan 0% cost of capital, simpul produksi pangan berbasis syariah ini mampu menyerap hasil tani dengan harga yang jauh lebih manusiawi di atas rata-rata tengkulak, sekaligus mendistribusikannya ke pasar dengan harga yang jauh lebih murah karena tidak ada margin rente yang harus disetor ke pemilik modal-modal kapitalis. Ini adalah instrumen rem inflasi yang bekerja langsung dari sektor riil paling bawah.

Dan di sinilah, mestinya ekonomi syariah harus secara pro-aktif terlibat dalam penyelamatan ekonomi setiap rumah tangga di negeri tercinta Indonesia.

Apa yang Harus Dilakukan?

Mengubah wakaf dari sekadar pemeliharaan "tanah makam dan masjid" menjadi "mesin logistik pangan" memerlukan mobilisasi kolektif antara negara dan masyarakat sipil.

Langkah Strategis Pemerintah

Pertama, Integrasi Regulasi dan Kelembagaan : Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan Kementerian Pertanian harus menyusun Masterplan Logistik Pangan Berbasis Wakaf. Lahan-lahan wakaf terlantar di berbagai daerah yang luasnya mencapai ratusan ribu hektare harus diidentifikasi dan dikonversi menjadi lahan pertanian produktif terintegrasi.

Kedua, Insentif Pajak dan Kebijakan Kampanye : Pemerintah perlu memberikan insentif pajak nol persen bagi korporasi yang menyalurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) mereka dalam bentuk aset wakaf produktif (seperti menghibahkan truk pendingin/cold storage kepada lembaga pengelola wakaf terakreditasi).

Ketiga, Penyertaan Modal Lewat Sukuk : Mengintegrasikan instrumen Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) di mana imbal hasil dari sukuk negara langsung dialokasikan untuk membiayai pembangunan pusat distribusi pangan syariah di daerah-daerah rawan pangan.

Masyarakat dan Lembaga Filantropi

Pertama, Konsolidasi Lembaga Amil Zakat dan Wakaf (LAZNAS): Lembaga filantropi Islam harus berhenti menyalurkan dana wakaf sekadar untuk konsumsi karitatif jangka pendek (seperti bagi-bagi sembako). Fokus dana umat harus digeser untuk membeli alat produksi: membeli armada truk logistik, membangun penggilingan padi mandiri, dan mendirikan minimarket distribusi langsung dari produsen ke konsumen.

Kedua, Gerakan Wakaf Uang Mikro: Masyarakat luas, terutama kelas menengah Muslim, harus diedukasi bahwa wakaf tidak perlu menunggu menjadi tuan tanah. Dengan gerakan wakaf uang mulai dari Rp10.000 via digital, jutaan masyarakat bisa secara kolektif patungan membiayai satu rantai logistik yang membebaskan satu desa dari cengkeraman tengkulak.

Gonjang-ganjing ekonomi akibat hegemoni dolar (USD) atau lainnya dan kenaikan BBM adalah sinyal peringatan bahwa ketergantungan pada rantai pasok konvensional yang bercorak eksploitatif hanya akan membawa bangsa ini pada kerentanan pangan yang kronis. Transformasi wakaf produktif bukan lagi sebuah pilihan alternatif yang eksklusif bagi pemeluk agama, melainkan sebuah kebutuhan darurat kebijakan ekonomi nasional yang rasional, konstruktif, dan berkeadilan sosial.

Dengan membumikan wakaf ke dalam roda logistik, kita tidak hanya sedang menyelamatkan isi piring nasi kaum dhuafa dari gerusan inflasi, melainkan sedang menegakkan pilar ekonomi konstitusi dan ekonomi Pancasila yang mandiri, berdaulat, dan bersih dari para pemburu rente siapapun mereka. Wallahu a’alam!

artikel ini dimuat di harian Republika, 23 Juni 2026